Keadaan perekonomian Bali yang stabil antara lain tercermin dari penyaluran kredit perbankan yang menunjukkan pertumbuhan positif. Sampai dengan Triwulan III – 2011, kredit UMKM yang disalurkan oleh perbankan Bali mencapai Rp 28,73 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 42% masuk dalam kategori kredit UMKM. Pertumbuhan kredit bank umum menunjukkan pergerakan yang positif sebesar 15,71% (y-t-d). Tingkat pengembalian kredit MKM di Bali juga tergolong sangat baik, tercermin dari Non-Performing Loan yang masih berkisar di angka 2%, bahkan NPL kredit UMKM hanya 1,39%. Tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) Bali yang masih berkisar di angka 68% juga menunjukkan bahwa pasar kredit di Bali belum tergali dengan maksimal. Demikian disampaikan Pemimpin Bank Indonesia Denpasar Jeffrey Kairupan yang dibacakan Peneliti Ekonomi Madya Senior Bapak Ronald L. Toruan dalam acara Workshop “Profesionalisme Konsultan Keuangan Mitra Bank Suatu Keharusan” yang diselenggarakan di UKM Centre Inkubator Bisnis Kota Denpasar 3 – 4 Nopember 2011 silam. Nama Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bagi sebagian orang mungkin masih asing. Konsultan Keuangan Mitra Bank merupakan sekelompok orang yang berasal dari akademisi, LSM dan pegawai pemerintah yang dilatih oleh Bank Indonesia menjadi mediator dan fasilitator bagi pengembangan UMKM . Fungsi utamanya adalah sebagai pendamping UMKM dalam pengelolaan usaha termasuk penghubung UMKM dengan perbankan penyalur kredit. Dimulai dari MoU antara Menko Kesra selaku Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan di tingkat pusat dengan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 22 April 2002, dibentuklah Satuan Tugas Daerah (Satgasda) KKMB yang bertugas memberdayakan KKMB dan selaku pendamping KKMB. Namun dalam perjalanannya mengemban tugas mulia mengembangkan UMKM, KKMB tak luput dari beberapa hambatan. Hambatan tersebut diantaranya adanya gap antara bank dengan UMKM, yaitu pandangan perbankan bahwa UMKM high cost dan high risk serta pandangan UMKM bahwa kredit perbankan rumit dan bunga tinggi, belum lagi pandangan sebagian UMKM ataupun perbankan yang beranggapan KKMB hanya sebagai calo kredit. Gap ini haruslah dapat dijembatani oleh KKMB sehingga UMKM dapat memperoleh pembiayaan dari perbankan. Dengan adanya KKMB diharapkan nasabah produktif yang belum mendapat pembiayaan perbankan dapat tersentuh. KKMB juga harus berperan melakukan pendampingan setelah UMKM mendapatkan pembiayaan dari bank sehingga stereotype calo kredit tersebut dapat dihapuskan. Dalam workshop yang melibatkan 30 orang anggota KKMB ini diberikan penyegaran kembali akan fungsi dari terbentuknya KKMB. Lebih daripada itu, dengan pertemuan ini diharapkan terjadi sinergi antar anggota dalam membangun organisasi KKMB sehingga lebih baik memberikan pelayanan ke UMKM. Diacara ini peran KKMB diharapkan dapat terjalin holistik, bukan hanya sebagai penghubung antara nasabah UMKM dengan bank, namun juga sebagai pendamping pelaku usaha sehingga usahanya dapat going concern dan akhirnya menekan risiko gagal bayar yang dapat merugikan perbankan. (up)